Forum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024
Forum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024
KEBUMEN - Bertempat di Aula Integritas, hari ini Senin (13/02/2023) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan Forum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024. Forum Perangkat Daerah ini bertujuan untuk menyampaikan program-program pengawasan yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah pada Tahun Anggaran 2024. Acara yang dihadiri peserta dari perwakilan perangkat daerah dan perangkat desa, lembaga swadaya masyarakat dan forum anak dengan mengundang narasumber dari DPRD, Asisten Administrasi Umum Setda, BPKPD dan Bappeda juga bertujuan sebagai forum sinkronisasi perumusan program kegiatan/sub kegiatan sesuai tupoksi Inspektorat Daerah.
Bambang Suparjo selaku Wakil Ketua Komisi A menyampaikan pengawasan Inspektorat sangat luar biasa dalam pelaksanaan tugasnya, Bambang berharap pengawasan Inspektorat mampu memberikan solusi dalam penyelesaian penyimpangan yang mungkin tidak sengaja dilakukan karena ketidaktahuan. Terutama permasalahan di desa yang terjadi karena ketidaktahuan perangkat desa, untuk dapat diselesaikan tanpa harus menjadi permasalahan hukum.
Haris Setyawan, S.Kom, MSE selaku Kepala Bidang Anggaran menegaskan bahwa Inspektorat Daerah merupakan rekanan BPKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pengawasan khususnya dalam penggunaan anggaran harus tetap dimonitor oleh Inspektorat melalui audit, reviu maupun monitoring sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dipertahankan.
Dalam sambutannya, Ika Fitriani, S.Si, M.Sc, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda menyampaikan bahwa Inspektorat mendukung visi dan misi bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pengentasan kemiskinan, Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten yang paling cepat penurunnya walaupun belum mencapai hasil yang diharapkan. Sehingga perlu pengawalan Inspektorat yang lebih komprehensip agar pengentasan kemiskinan dapat dicapai secara maksimal.
Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Kebumen, Muhammad Arifin, S.Si, M.T. menyampaikan bahwa dengan anggaran Inspektorat yang terbatas namun dituntut untuk memperoleh capaian nilai SAKIP dan Maturitas SPIP yang optimal. Penambahan anggaran pada Inspektorat harus diimbangi dengan penambahan kualitas maupun kuantitas auditor. Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah untuk operasional pengawasan perlu ditingkatkan untuk optimalisasi dalam pengawasan, karena kondisi yang sekarang dirasa masih sangat kurang.
Camat Karanganyar, Suis Idawati, S.Sos sangat mendukung agar permasalahan di desa dapat diselesaikan di Inspektorat Daerah. Perlu adanya inovasi dalam pengawasan agar dengan keterbatasan personil mendapatkan pengawasan yang optimal salah satunya dengan inovasi dan didukung dengan penambahaan anggaran. Sementara perwakilan dr LSM Formasi Bintang Bawono, menyampaikan bahwa pembinaan dan pengawasan desa tetap menjadi prioritas dengan harapan dukungan anggaran yang sesuai termasuk pembinaan pada BPD sebagai salah satu lembaga desa. Lebih lanjut dr unsur OPD Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Dra. Farita Listiyati Msi, agar ada komunikasi yang baik pada jangka waktu pemenuhan LHP dr Inspektorat sehingga peran Inspektorat lebih maksimal. Untuk Perwakilan dari unsur Kades berharap pembinaan dan pemeriksaan serentak dapat dilakukan setiap tahunnya sehingga perangkat desa dapat lebih cepat dan tepat dlm menyusun pertanggungjawaban sesuai ketentuan yg berlaku. Forum Anak Kab Kebumen Axellyn Setyananda tidak ketinggalan menyampaikan agar Inspektorat hadir dalam kegiatan seperti microblog, podcast dan semacam sosialisasi bagi forum anak.
Selanjutnya dengan dilaksanakannya Forum Perangkat Daerah ini, Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen Amin Rahmanurrasjid, SH, M.H. berharap peran Inspektorat Daerah dalam hal pengawasan sebagai advisory, consulting dan quality assurance dapat dilaksanakan secara optimal sehingga tercipta pemerintah yang good and clean government ditingkat pemerintah daerah dan juga ditingkat pemerintah desa.
---- Berita Terkait ----
