Berita

Workshop Pendidikan Karakter Anti Korupsi
Berita Terbaru , @ 20/02/2018 12:04:18
Penilaian Kapabilitas APIP
Berita Terbaru , @ 29/01/2018 10:56:09
GELAR PENGAWASAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 2017
Berita Terbaru , @ 18/10/2017 11:19:54
KPK Usulkan Anggaran Pengawasan Dana Desa untuk Inspektorat
Berita Terbaru , @ 08/09/2017 12:05:29

Polling

Bagaimanakah pelayanan Inspektorat Kabupaten Kebumen ?
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Tidak Tahu

Submit Lihat Hasil Polling

Berita / Berita Terbaru / Detail

Penilaian Kapabilitas APIP

Berita Terbaru 29 Januari 2018 10:56:09 WIB dibaca 22 kali

Senin (29/01/2018) - BPKP Perwakilan Yogyakarta melakukan penilaian kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Kebumen dari tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018. Pedoman teknis pedoman teknis peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : PER – 1633 /K/Jf/2011. Di dalam Perka BPKP dijelaskan mengenai pengertian dari Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Leveling dari kapabilitas APIP ini mulai mendapat perhatian khusus ketika Presiden Jokowi dalam pengarahan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah di Aula Gandhi Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta pada tanggal 13 Mei 2015 yang lalu. Rakornas yang bertemakan “Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka Mengawal Akuntabilitas Pembangunan Nasional” ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran kondisi nyata APIP saat ini berdasarkan perspektif pengguna, hasil penilaian kapabilitas dan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Presiden menyampaikan masih rendahnya kapabilitas APIP bila diukur dengan Internal Audit Capability Model (IA-CM). Dari lima level skala IA-CM, 85,23 % APIP masih berada di level 1, sementara 14,56 % berada di level 2 dan hanya 0,21 % di level 3. Tidak ada satupun APIP di level 4 dan 5. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kinerja, tatakelola dan sumberdaya APIP belum kapabel. Oleh karenanya presiden memerintahkan agar di akhir RPJMN periode 2015-2019, komposisi kapabilitas APIP harus meningkat dengan 85 % di level 3.

Model Kapabilitas APIP mengacu pada Internal Audit Capability Model (IA-CM), yaitu suatu kerangka kerja yang mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. Adapun mengenai Level IA-CM : Level 1 sampai dengan Level 5. Level 1:  Initial  (APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi). Level 2 : Infrastructure  (APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi). Level 3 : Integrated  (APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern). Level 4 : Managed  (APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko,  dan pengendalian intern). Level 5 : Optimizing (APIP menjadi agen perubahan).

Harapan terhadap penilaian kali ini untuk meraih kapabilitas APIP pada level 3 (integrated) di Inspektorat Kabupaten Kebumen. Tentu saja ini akan membawa dampak bagi APIP yang mampu melaksanakan perannya dengan handal dan profesional dalam menilai dan melaporkan tingkat efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan, serta memberikan saran kepada manajemen, yang mencakup area tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian. Tentunya untuk mencapai level 3 tersebut memerlukan kerja keras, dukungan dan partisipasi inter dan antar instansi serta keteguhan tekad dan semangat yang pantang menyerah.